Umat Islam Indonesia berkewajiban untuk mendukung kekuatan politik Islam agar turut menentukan kebijakan politik di tanah air. Caranya adalah mendukung partai Islam dalam pemilihan legislatif, pilkada dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
 |
| Ilustrasi, sumber gambar : Kompasiana.com |
Umat Islam tidak cukup hanya unjuk kekuatan dengan aksi damai, zikir dan doa tanpa langkah nyata untuk membangun kekuatan politik Islam di negeri ini. Aksi damai, shalat jamaah, zikir dan do’a memang penting, namun jangan dilupakan adanya usaha nyata untuk membangun kekuatan politik yang tangguh.
Adalah kontradiksi, jika umat Islam menjalankan ibadah menurut tuntunan Islam, namun dalam politik mendukung kekuatan politik sekular, yang tak jarang bukan hanya tidak simpatik kepada Islam dan umatnya, tetapi juga bersifat anti Islam.
Kekuatan politik Islam yang wajib didukung itu adalah kekuatan moderat yang menempatlan Islam dan umatnya berada dalam posisi “ummatan wasatan” (yang berada di tengah), bukan kekuatan ekstrim apa lagi yang bersifat intoleran terhadap perbedaan. Kekuatan Islam moderat ini menjunjung tinggi asas Islam, etika dan moralitas Islam yang bertumpu pada prinsip keadilan bagi semua.
Dalam tiga tahun terakhir ini, umat Islam merasakan di era kebebasan yg luar biasa ini, orang leluasa menista dan merendahkan Islam melalui berbagai media. Sementara tidak terlihat ada upaya dari penguasa untuk memberikan edukasi dan menghentikannya.
Pemerintahan yang tidak simpati kepada Islam, jangan diharapkan akan bersikap adil dan mengayomi Islam dan umatnya. Karena itu, saya mengajak umat Islam untuk membangun kesadaran bersama bahwa kita perlu memiliki kekuatan politik Islam yang signifikan agar arah politik kita ke depan bersifat lebih Islami.
Kesadaran politik Umat Islam bangkit dan menjadi kekuatan umat Islam serta bangkitnya rasa Keimanan Umat Islam pada Alquran tidak bisa ditawar tawar lagi atau pun diplesetkan hanya karena Ahok, mereka lupa bahwa Politik kekuasaan tanpa mengikusertakan Agama adalah pelanggaran pada Pancasila, Politik kekuasaan tidak dibenarkan meletakan Agama hanya sebagai simbol urusan pribadi, Politik kekuasaan tanpa mengikutsertakan Agama hanya akan melahirkan penguasa bar bar, Zolim, Atheis, sekularistik, hedonisme, Syirik dan kembali pada zaman primitif.
Politik Indonesia tanpa melibatkan Agama, hanya akan melahirkan politik kekuasaan primitif tanpa Idiologi yang pada ujungnya terjadinya perampokan kekayaan Negara melalui persengkokolan jahat antar kelompok individu lewat payung konsorsiun politik anti Agama khususnya Agama Islam di samping itu, jika politik kekuasaan Indonesia tanpa melibatkan Agama, maka Demokrasi Indonesia menuju Negara primitif dan penuh dengan kemussyirikan.
Ada yang mengatakan Agama jangan diperalat dalam Pilkada, melecehkan Islam?, pernyataan ini justru malah telah melecehkan Islam, bagaimana mungkin Pedoman Umat Islam Alquran tidak boleh dijadikan alat untuk menentukan horizon poliltik umat Islam dalam menentukan kekuasaan politik?
Oleh dr. H Minanurrahman