Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB mengingatkan para bankir terutama yang mengelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar lebih berhati-hati. Rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL)-nya sudah mencapai angka dua digit (10 ke atas).
 |
Bank Indonesia mendistribusikan uang baru untuk memenuhi kebutuhan industri keuangan di NTB. (Suara NTB/dok) |
OJK Provinsi NTB mencatat nilai kredit macet 32 BPR yang beroperasi di NTB meningkat dari Rp 112 miliar pada akhir 2016 lalu menjadi Rp 145 miliar pada posisi Juni 2017. Dengan rasio NPL sudah mencapai 11,71 persen.
Menurut Kepala OJK Provinsi NTB, H. Yusri, pada semester I/2017, meningkat dibanding posisi akhir 2016 sebesar 9,75 persen.
Makin bertambahnya nilai kredit bermasalah BPR di NTB ini diduga, salah satunya karena kurangnya prinsip kehati-hatian dalam menyetujui permohonan pinjaman. kondisi perekonomian secara nasional yang belum bergairah juga menjadi penyebab.
“BPR harus lebih hati-hati saja. Ada tiga BPR yang perlu lebih waspada karena NPLnya sudah melebihi ketentuan di atas 5 persen,” paparnya. Dengan tetap merahasiakan tiga BPR dimaksud.
Namun dari sisi penyaluran kredit, kata Yusri, BPR di NTB mampu memperbaiki kinerjanya selama periode Januari-Juni 2017 dengan capaian Rp 1,24 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 7,62 persen dibanding posisi akhir Desember 2016 senilai Rp1,15 triliun.
“Idealnya penyaluran kredit oleh BPR meningkat, harus juga diikuti dengan membaiknya kualitas kredit yang disalurkan,” ujarnya.
Kenaikan persentase kredit macet BPR ini, lanjut H. Yusri, juga dialami perbankan umum lainnya. Dengan kredit macetnya meningkat dari 1,96 persen menjadi 2,16 persen. Karena itu, persoalan ini tidak hanya menjadi perhatian OJK NTB, tapi juga di tingkat pusat.
OJK NTB terus berkoordinasi dengan seluruh perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan memberikan pendampingan terhadap debiturnya. Terutama sektor produktif agar usahanya bisa berjalan lancar.
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) NTB juga diminta untuk memberi perhatian terhadap masalah kredit macet tersebut dan melakukan berbagai inovasi agar angka NPL bisa diturunkan hingga di bawah 5 persen.
“Efisiensi harus terus dilakukan dari berbagai sisi agar tetap eksis. Kalaupun dilakukan pemangkasan karyawan oleh BPR, sah-sah saja sepanjang dapat meningkatkan kinerja BPR lebih baik,” demikian H. Yusri. (bul)
11 Agustus 2017 08:39 Sumber : SUARANTB.com Mataram (Suara NTB)