liputanntb.id - Esensi kepemimpinan dalam perspektif jabatan politik, dalam hal ini Bupati Sumbawa periode mendatang adalah seni kecakapan membangun partisipasi kolektif yang disertai kepercayaan dan kesetiaan dari yang memimpin kepada yang dipimpin untuk memperjuangkan kepentingan bersama, yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 |
| ilustrasi |
Mereka adalah petahana H. Husni Djibril, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi NTB Agus Patria, Sekda Sumbawa (pensiun 1 Juni lalu) H. Rasyidi, anggota DPRD Provinsi NTB Nurdin Ranggabarani, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Arahman Alamudy (Abi Mang), pengusaha sukses di Bandung Boris Syaifullah, adik kandung Gubernur NTB Dewi Noviany, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Talifuddin dan Ir. Mohlis (pensiunan dengan jabatan terakhir Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB). Mereka merupakan putra terbaik Kabupaten Sumbawa dengan rekam jejak tanpa cela, memiliki kompetensi, kapasitas, kapabilitas dan integritas, serta kaya pengalaman di bidang masing-masing.
Mereka juga memiliki kelebihan di bidangnya yang teruji. Semangat dan cita-cita memajukan Sumbawa agar lebih maju ada pada mereka. Semuanya memenuhi kombinasi kriterium untuk menjadi kepala daerah.
Di antara kemampuan mereka adalah seni kecakapan kepemimpinan. Tentu saja, satu dan yang lainnya ada perbedaan. Tapi substansinya satu. Yakni, kita sebagai rakyat Sumbawa berharap jika salah satunya ditakdirkan memimpin Sumbawa ke depan, agar kepemimpinannya dapat berdampak efektif dalam menjalankan roda pemerintahan dan utamanya pembangunan yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dalam seluruh aspek kehidupan.
Dilirik dari kacamata politik dan pemerintahan, saya memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai proses menggali potensi daerah melalui strategi yang mampu melibatkan masyarakat secara aktif. Tentu yang saya maksud adalah menggugah terus menerus keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut.
Untuk itulah, penyelenggaraan pemerintahan ke depan perlu lebih memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis yang mampu mendorong partisipasi kolektif, keberpihakan pembangunan pada masyarakat luas, dan jaminan atas pengakuan hak serta kewajiban masyarakat secara penuh.
Berdasarkan uraian singkat di atas, rakyat harus menjadi kunci utama dalam sistem pemerintahan yang desentralistis. Menjadi kunci penting dalam sistem pembangunan. Sebab, sejatinya dalam prinsip pemerintahan, masyarakatlah pemegang kuasa atas sistem pembangunan yang dikuasakan penyelenggaraannya kepada kepala daerah melalui pemerintahannya. Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab memfasilitasi proses pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, masyarakat menaruh harapan yang tinggi kepada siapapun Bupati Sumbawa periode mendatang untuk penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar mewujudkan percepatan pembangunan dengan mewujudkan keseimbangan peran serta dalam saling mengontrol yang dilakukan oleh pemerintah, rakyat dan usahawan yang berada di sektor swasta.
Diteropong dari prospek jauh ke depan, pemerintahan di bawah Bupati Sumbawa mendatang, dituntut kemampuan menciptakan lingkungan kompetisi pemberdayaan masyarakat melalui akses pembangunan yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan, dan menyediakan lingkungan yang berdaya saing yang kondusif, melalui antara lain mendekatkan pihak investor kepada masyarakat, bukan hanya pihak pemegang kebijakan.
liputanntb.id - Joni Irawan
Didin Maninggara (Eps. 25)