Joni Irawan
Joni Irawan
Online
Halo 👋
Ada yang bisa dibantu?

EK- LMND, KPK -STN Sumbawa Gelar Aksi Tuntut Hapus BPJS Dan Wujudkan JAMKESRATA

liputanntb.id, Sumbawa Besar - Puluhan massa Aksi baik Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi ( EK- LMND) dan Komite Pimpinan Kabupaten Serikat Tani Nasional (KPK  - STN) kabupaten Sumbawa mengelar aksi ke Pemerintah daerah Sumbawa Rabu (4/12) menyampaikan beberapa tuntutan hapus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Cabut Perpres No.75 Tahun 2019 tentang perubahan Pepres 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, Cabut Undang - Undang BPJS No.24 Tahun 2011 dan Undang - Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN)Nomor 40tahun 2004, Turunkan biaya pendidikan Kedokteran dan wujudkan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata)


Saat diwawancara Koordinator Lapangan ( koorlap) Afdhol ilhamsyah

Kami memandang BPJS dianggap gagal, hal ini juga dinilai menguras kantong rakyat, bahkan adanya Pepres no 75 tahun 2019 pemerintah menaikkan 100 persen setiap kelas BPJS. Dengan kondisi saat ini saja iuaran BPJS masih murah saja masih banyak yang menunggak, bagaimana nanti ketika akan dinaikkan maka hal ini sangat membebani rakyat.Terangnya

Dalam orasinya juga menyampaikan bahwa jaminan sosial, termasuk Jaminan kesehatan adalah hak seluruh Warga Negara Indonesia yang wajib dipenuhi oleh negara, sesuai Konstitusi (UUD 1945 ) dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab demi terwujudnya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ketentuan umum ( pasal 1 dan 3) UU Nomor 40/2004 dan pasal 19 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) yang memuat prinsip - prinsip asuransi telah menyalahi prinsip jaminan Sosial sesuai konstitusi. Sehingga pelaksanaanya menjadi bermasalah dan akan terus merugikan rakyat dan negara. Terangnya.


Sementara itu juga salah satu massa aksi Roni Septian Budi Kusuma menyampaikan kesehatan adalah kebutuhan publik bukan bicara untung rugi, justru sebelum adanya BPJS dengan masih menggunakan Jamkesmas dinilainya pelayanannya sangat bagus ketimbang BPJS hari ini. Perlu diketahui ini juga  merupakan aksi serempak secara provinsi maupun secara nasional. Jelasnya

Maka dari itu bahwa pancasila antara sila pertama hingga kelima saling berhubungan, tentu Jamkesrata merupakan perwujudan Sila ke 5 pancasila yaitu keadilan Sosial bagi seluruh . bangun persatuan nasional, wujudkan kesejahteraan sosial mari menangkan pancasila. Teriaknya.

Pada kesempatan itu juga Bupati Sumbawa melalui Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Dr. H. Muhammad Iksan M.Pd menyampaikan sangat Apresiasi apa yang telah disampaikan beberapa tuntutan oleh EK - LMND dan KPK - STN Sumbawa semuanya sangat menarik dan merupakan pemikiran kita bersama, terutama mengenai kesehatan. Kita bisa melihat bahwa amggaran untuk kesehatan APBD sekitar 10 Persen. Terkait BPJS ini sudah diatur oleh Undang - undang dari pusar. Terkait nanti jika memang ada masyarakat ada yang sakit maka akan tetap dibantu melalui Jamkesda bagi yang tidak mengurus BPJS. Jelasnya


Kemudian iuran yang kita bayar itu merupakan iuran gotong royong. Tuntutan ini merupakan sangat cerdas dan kami akan tampung dan serahkan ke pemerintah pusat. Demikian.

Reporter liputanntb.id - Dediy S/Joni

Berbagi

Posting Komentar