H. Effendi Eko Saswito. (Suara NTB/cem) |
Kerugian negara akibat kekurangan volume sebesar Rp523.988.258. Item kerugian ini ditemukan terhadap pengerjaan fisik di beberapa OPD. Di antaranya, pengerjaan rumah jabatan Wakil Walikota senilai Rp4.821.000. Sekretariat DPRD senilai Rp5.998.505.
Sementara itu, di Dinas PUPR ditemukan banyak kekurangan volume pada setiap proyek. Total kerugian negara mencapai Rp 418.153.924. Dengan rincian pekerjaan antara lain, peningkatan saluran irigasi Unus paket I senilai Rp3.850.717, paket I irigasi di Mataram senilai Rp1.314.289. Kekurangan volume peningkatan jalan hotmix paket I komplek BBI Sayang – sayang senilai Rp2.536.616.
Pekerjaan jalan hotmix paket IV di Jalan Prasarana II senilai Rp2.978.854. Paket hotmix II di Jalan sebelah TK Internasional Karang Bata senilai Rp19.599.546. Pengerjaan jalan hotmix paket III senilai Rp19.078.193. Pekerjaan hotmix di Jalan TGH. Izzuddin Bokhari Rp11.513.345.
Selain itu, auditor negara juga menemukan kekurangan pada pengerjaan lanjutan gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) senilai Rp 39.531.797. Pengerjaan Kantor Camat Ampenan juga tak luput dari temuan kekurangan volume mencapai Rp25.662.288. Temuan paling besar pada pengerjaan Monumen Mataram Metro senilai Rp287.559.285.
Pada proyek di Dinas Perhubungan juga ditemukan kekurangan volume pekerjaan pengadaan dan pemasangan marka jalan serta perlengkapan jalan pendukungnya untuk ruang henti khusus pejalan kaki dan jalur sepeda senilai Rp7.205.071.
Dinas Pariwisata pengerjaan lapak kuliner terdapat kerugian Rp50.363.478. Kecamatan Mataram terdapat kekurangan atas pengadaan pemasangan paving block pada Lingkungan Peresak Timur Rp4.790.370.
Dia akan mengevaluasi tindak lanjuti penyelesaian kerugian negara tersebut. Inspektorat diminta mengawasi dan mendampingi proses pengembalian kerugian itu ke kas daerah. “Kami akan evaluasi 30 hari pertama. Sejauh mana penyelesainnya,”demikian kata Sekda.
sumber : suarantb.com