 |
Menko Polhukam, H. M. Mahfud MD berbincang dengan
Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, di sela kunjungannya ke NTB, Selasa, 21 Juli
2020. (Suara NTB/nas)
|
Penanganan Covid-19 tidak boleh menghambat
pertumbuhan ekonomi. Dan apa yang dilakukan NTB sesuai dengan yang sudah
dipaparkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, sebenarnya sudah
mendahului semangat Perpres tersebut.
Pak Gubernur tadi sudah menunjukkan cara
sesungguhnya. Yang mendahului Perpres kalau semangatnya. Bahwa Covid itu tak
boleh menghambat pertumbuhan ekonomi. Tapi justru menjadi blessing in disguise,
menjadi berkah terselubung, ujar Mahfud saat jumpa pers di Ruang Rapat Utama
Kantor Gubernur, Selasa, 21 Juli 2020.
Menko Polhukam, Mahfud MD beserta rombongan
melakukan kunjungan kerja ke NTB Selasa kemarin didampingi Mendagri, Prof. H.
M. Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Wakapolri, Komjen Gatot
Edy Pramono dan Kasum TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto
Dijelaskan, dengan Perpres ini, pemerintah membentuk
Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Kepala BNPB dan Satgas Pemulihan
Ekonomi Nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Ketua Pelaksana
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Menteri
BUMN, Erick Thohir.
Dengan adanya Covid-19, ekonomi lokal menjadi hidup
karena UMKM digerakkan. Dulunya, ekonomi lokal tak hidup karena selalu
dikooptasi oleh konglomerat atau kekuatan-kekuatan modal dari luar.
Maka sekarang dihidupkan ekonominya dari bawah
dengan dana yang tersedia. Seperti itu sebenarnya semangat kita yang baru.
Covid itu ada, harus dilawan. Tetapi ekonomi harus tumbuh. Kalau bisa numpang
kepada Covid ini untuk menumbuhkan ekonomi, ujar mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) ini.
Bahkan, kata Mahfud, sesuai pemaparan Menteri Dalam
Negeri (Mendagri). Perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 juga dapat
menumbuhkan ekonomi. Ia mengatakan, Pilkada jangan dianggap pemborosan anggaran
semata.
Itu ada uang yang beredar untuk menggerakkan ekonomi
rakyat. Menghidupkan pedagang masker, dan macam-macam. Berapa triliun uang yang
akan berputar di situ untuk keperluan rakyat sehari-hari, katanya.
Terkait dengan Pilkada, pemerintah akan menghidupkan
dan menumbuhkan demokrasi ini sebagai kehidupan politik yang bebas. Bukan
politik yang kriminal dan ada yang mengatakan politik transaksional dan
sebagainya.
Menurutnya, hal itu merupakan penyakit demokrasi di
Indonesia. Namun, masyarakat tak boleh putus asa. Karena ada juga
kemajuan-kemajuan luar biasa dari demokrasi di Indonesia. Penyakit-penyakit
(demokrasi) itu supaya disembuhkan secara pelan-pelan, tersistem, membudaya.
Kita membangun budaya politik yang lebih bagus. Karena budaya politik yang
bagus akan melahirkan budaya hukum yang bagus, tandasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, sebelum dirinya dilantik bersama Dr.
Hj. Sitti Rohmi Djalilah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2019 –
2023. NTB telah dilanda gempa cukup besar.
Namun dengan kerja keras semua pihak, Pemprov NTB
bersama TNI/Polri mampu membangun 240 ribu unit rumah tahan gempa bagi
masyarakat yang sebelumnya rumahnya hancur. Secara perlahan, ekonomi NTB
kembali bangkit pascagempa.
Bahkan, kunjungan wisatawan dengan dibukanya direct
flight Perth Australia – Lombok, meningkat 800 persen. Ketika kita ingin
rebound, ternyata Covid-19 menyapa kita semua, katanya.
Ketika wabah Covid-19 sudah masuk ke Indonesia,
gubernur mengatakan Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas dengan seluruh
gubernur se-Indonesia. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden, kata gubernur
yang akrab disapa Dr. Zul ini, memberikan pesan yang sangat tegas.
Bahwa Indonesia berhadapan dengan suatu keadaan yang
tak pernah dialami sebelumnya. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus
dilakukan. Pertama, semaksimal mungkin semua kepala daerah harus mencegah
penularan Covid-19. Dan kedua, dampak ekonomi harus diperhatikan.
Jangan sampai terlampau serius memikirkan penanganan
virus Corona, tetapi tidak memikirkan dampak ekonomi. Sehingga bisa jadi nanti
masyarakat selamat dari Corona. Tetapi keteteran dengan masalah yang lebih
besar dalam masalah ekonomi.
Instruksi Presiden kami sikapi dengan tegas. Kerja
besar kami langsung dibagi dua. Pertama, satu tim khusus langsung menangani
persoalan kesehatan dan teknis lainnya. Panglimanya Ibu Wakil Gubernur (Wagub).
Kedua, tim khusus penanganan dampak sosial ekonomi, tutur Dr. Zul.
Dengan ketegasan Wagub yang mengomandoi Tim
Penanganan Covid-19, kampanye yang tak henti-hentinya dan kekompakan dengan
bupati/walikota. Sehingga penyebaran Covid-19 di NTB mampu dikendalikan.
Tinggal Kota Mataram. Pak Walikota sudah berupaya
keras. Tapi karena kepadatan, tingkat interaksi tinggi. Tapi insya Allah NTB dalam
kendali. Kita sudah sepakat dalam rapat Forkopimda yang dilakukan setiap pekan.
Kita akan bahu membahu, sama-sama mengeroyok Kota Mataram dan sedikit Lombok
Barat. Supaya badai ini segera berlalu dari tempat kita, ujarnya.
Dengan adanya Instruksi Presiden mengenai Jaring
Pengaman Sosial (JPS), kata Dr. Zul, digunakan oleh Pemprov NTB sebagai suatu
kesempatan membuka jalan baru. Di tengah kampanye agar masyarakat stay at home
dan jaga jarak untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemprov memberdayakan IKM dan
UKM supaya mereka tetap punya kesibukan di tengah pandemi.
Di mana, bantuan sosial berupa JPS yang diberikan ke
masyarakat bukan berupa uang tunai. Tetapi dalam bentuk komoditas berupa
sembako dan suplemen yang merupakan produk IKM dan UKM lokal. Dr. Zul menyadari
pemberian bantuan berupa sembako akan banyak kegaduhan.
Jadi kami walaupun tahu akan ada kegaduhan. Kami
betul-betul meretas jalan baru, data masih belum sempurna tapi kami punya
keberanian. Harus dibagi berupa komoditas. Bukan sembarang komoditas, tapi
komoditas yang diproduksi UKM lokal, terangnya.
JPS yang diberikan Pemprov NTB harus dalam bentuk
sembako dan suplemen. Dan semua sembako dan suplemen ini harus diproduksi oleh
UKM lokal. Seperti beras, minyak goreng, ikan asin, ikan kering, abon ikan.
Kemudian suplemen seperti teh kelor, kopi, hand sanitizer, APD dan masker
merupakan produk UKM lokal.
Dengan kebijakan untuk menggunakan produk sendiri,
UKM menggelit dan bangkit. Dalam tiga bulan ini, awalnya 300 UKM, bulan
berikutnya 535 UKM. Dan terakhir bulan ini kita mampu mendemonstrasikan UKM
yang terlibat 5.000 UKM, sebutnya.
Dengan pengalaman ini, kata Dr. Zul, tentu awalnya
kualitas produk IKM dan UKM lokal tidak lebih baik dari produk yang berasal
dari Jawa atau China. Harganya juga tidak kompetitif, tapi ada cost of
learning. Setelah pembelajaran tiga bulan, Pemprov mampu memetakan klaster IKM
dan UKM dan akan diberikan stimulus ekonomi setelah berakhirnya program JPS
Gemilang.
Dan mudah-mudahan dalam bulan-bulan yang akan
datang. UKM NTB bukan hanya memasarkan produknya di Provinsi NTB. Tetapi mampu
kompetitif dijual di pasar nasional dan internasional, harapnya.
Sumber : suarantb