SULTAN SUMBAWA, JEMBATAN PEREKAT KERAGAMAN BUDAYA
Oleh : Didin Maninggara
Penobatan Daeng Ewan sebagai Sultan Sumbawa ke 17, genap 10 tahun ini. Keberadaannya karena kebutuhan sejarah untuk membangkitkan kembali marwah budaya tau dan Tana Samawa yang nyaris tergerus kemajuan zaman.
Karena itu pula adalah realitas sosial, bahwa keberadaan Sultan untuk merajut hubungan sosial di tengah keragaman masyarakat Sumbawa berdasarkan nilai-nilai luhur budaya yang multikultural.
Saya berharap, Sultan bisa menjadi jembatan budaya keragaman di Tana Samawa yang menjunjung netralitasnya, alias berdiri di tengah, tidak berpihak. Sebab, pemahaman dan wawasan pluralisme Sultan yang multikulturitas menjadi modal sosialnya yang kuat dan kokoh.
Dengan begitu, eksistensi Sultan, justru tegak di tengah keragaman realitas sosial. Apalagi, hal itu diperkuat oleh Islam sebagai pemeluk mayoritas masyarakat Sumbawa, sangat berperan dalam merekat komunikasi lintas, baik vertikal maupun horizontal.
Sultan tidak boleh menjadi representasi LATS, dan LATS jangan menjadi perlambang bagi jati diri Sultan. Tapi, Sultan menjadi jembatan budaya keragaman untuk menyumbang pada peradaban demokratis. Yakni di satu sisi, mendorong kepatuhan total masyarakat terhadap kesadaran kebangsaan, karena kita menjadi bagian masyarakat bangsa. Dan di lain sisi, membangun kesadaran kolektif agar adat yang secara khusus adalah kerja budaya, (yang masih sesuai zaman), menjadi faktor determinan di Tana Samawa. Bukan sebaliknya.
Karena itu, eksistensi Sultan harus tegak secara proporsional. Tidak boleh pada posisi, atau diposisikan imperior. Tidak elok pada posisi atau diposisikan rendah. Tapi, harus setara, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan pemegang kekuasaan pemerintahan lokal, tentu dalam domain masing-masing.
Kerja Sultan, berbeda dengan kerja LATS. Sultan tidak perlu ikut disibukkan dengan kerja yang bersifat budaya instan yang mengutamakan serimonial. Apalagi, main target-targetan hanya untuk meraih hal-hal yang kuantitatif. Seperti, menargetkan LATS harus ada cabang dan ranting di semua kecamatan dan desa. Harus menargetkan ini dan itu. Dan, masih setumpuk rencana kerja target-targetan yang kental unsur instannya.
Jangan sampai terjadi pengkaburan antara kerja adat yang menjadi domain Sultan dengan kerja adat yang menjadi domain LATS. Jangan sampai, otoritas Sultan terganggu oleh kepentingan politik maupun kekuasaan. Apalagi, Sultan mengkooptasikan diri dengan dua kepentingan itu.
Saya yakin, karakter pribadi H. Daeng Muhammad Abdurrachman Kaharuddin, bukanlah sosok seperti itu.***LiputanNTB-002 (Didin Maninggara)