"Pemerintah dan LSM bisa saling melengkapi dalam
kegiatan pembangunan masyarakat, karena memiliki tujuan yang sama untuk
kepentingan masyarakat," ujarnya.
Ditambahkannya, keterbatasan pemerintah dalam melaksanakan
tugas dan fungsi, membuat kegiatan pembangunan belum paripurna dan sempurna.
Oleh karena itu, aktivis LSM dalam berbagai perannya seperti sosial
kemasyarakatan maupun lingkungan dapat
memberikan dukungan dengan berkolaborasi dalam menciptakan terobosan kebijakan.
Dirinya menyebut contoh, angka pernikahan dini di NTB yang
trennya naik dapat menyebabkan angka kemiskinan baru dan persoalan kesehatan
seperti gizi dan stunting. Begitupula dengan isu lingkungan yang menyangkut
eksploitasi secara ekonomi. LSM dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah
dalam advokasi dan literasi untuk sama-sama (advokasi) menyejahterakan
masyarakat.
Hal senada diutarakan Mohamad Ali bin Dahlan, pendiri
Yayasan Swadaya Membangun sebagai
penyelenggara silaturahmi LSM mengatakan sesuai undang-undang, LSM memiliki
peran penting. Terutama dalam pengelolaan anggaran dan korupsi yang kian
meningkat. Adapun oknum LSM yang memiliki citra negatif disebutnya sebagai
penyakit.
"Untuk itulah penting dilakukan silaturahmi, agar
persoalan internal seperti ini bisa diselesaikan", sebutnya.
Dikatakannya, seperti juga pemerintah, LSM mempunyai peran
melakukan perubahan untuk praktek pembangunan yang tidak berpihak kepada
masyarakat. Sebagai tokoh pemerintahan, pengalaman sebagai Bupati Lombok Timur
selama sepuluh tahun menurutnya, pengelolaan
pemerintahan dapat dilakukan dengan regulasi dan kebijakan yang tepat.
Dirinya berharap kualitas LSM di NTB dapat semakin baik dan berkontribusi dalam
pembangunan.
Hadir pula aktivis pakar filsafat Rocky Gerung, Muhammad Jumhur Hidayat, Syahbanda Nainggolan dan aktivis NTB, Tjatur Kukuh beserta sekitar 100 orang perwakilan LSM. (jmy/dyd/kominfotikntb)
LIPUTANNTB.NET -- Joni Irawan
