 |
| Dok. Ilustrasi |
Menurut informasi yang beredar, anggaran yang sangat besar tersebut diduga dibagi-bagi kepada beberapa pihak dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari Rp 1 hingga 10 miliar lebih. Angka ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang melibatkan sejumlah oknum pejabat di lingkungan Pemkab Lombok Timur.
Baca Juga: Warga Desa Badas, Kini Semakin Terang
Kasus ini saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Namun, perkembangan terbaru mengenai kasus ini masih belum diumumkan ke publik.
Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidus) Kejari Lombok Timur, Ida Bagus, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin (07/01/2025), menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh tim khusus yang ditugaskan.
“Saat ini, kami masih menunggu perkembangan dari tim. Kami pasti akan menginformasikan kepada publik begitu ada kemajuan dalam penyelidikan,” ujar Ida Bagus.
Ia juga menambahkan bahwa Kejaksaan telah membentuk tim khusus yang diberi surat tugas untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan korupsi dalam pengadaan alat TIK di Dikbud Lotim.
“Jika ada informasi tambahan, tentunya kami akan melaporkan kepada saya bagaimana hasilnya,” jelasnya.
Terkait pertanyaan mengenai apakah mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sekdis Dikbud) Lombok Timur, As’ad, sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, Ida Bagus enggan memberikan jawaban pasti.
“Untuk pemanggilan para pihak, kami belum bisa memberikan kabar lebih lanjut,” katanya.
Saat media mencoba menghubungi sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini, baik melalui sambungan telepon maupun wawancara langsung, mereka memilih untuk tidak memberikan respons.
Hingga berita ini diterbitkan, baik mantan Sekdis Dikbud Lotim, As’ad, maupun PPK Dikbud Lotim, Amrullah, belum dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka dalam kasus ini.
Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Lombok Timur terus memantau perkembangan kasus ini dan menuntut transparansi serta kejelasan dari pihak berwenang.(source TT).