Kredit Macet Ratusan Miliar di Bank NTB Syariah, Legislator Minta KPK Turun Tangan dan Seret Dalangnya
- Diposting oleh : Joni Irawan
- pada tanggal : 3/14/2025 07:27:00 AM
 |
| Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah. |
LIPUTANNTB.NET -- Kasus kredit macet senilai ratusan miliar rupiah terjadi di Bank NTB Syariah. Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengusut kasus ini.
Inikan kerugian daerah ratusan miliar. KPK harus turun tangan,” tegas Aminurlah, Kamis (13/3).
Ia menekankan bahwa dana yang terhenti dalam kredit macet lebih dari Rp. 300 miliar seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di NTB.
Menurutnya, apabila dana tersebut disalurkan kepada petani, dampaknya bisa signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut.
Masalah lain yang disorot Aminurlah adalah ketidakmerataan akses kredit di Bank NTB Syariah. Ia mengungkapkan bahwa petani seringkali kesulitan mendapatkan akses kredit, sementara perusahaan lebih mudah mendapatkannya. “Inikan rata-rata susah mendapatkan kredit bagi petani. Harus kita cari masalah ini,” ujarnya.
Selain itu, pria yang akrab disapa Maman ini menilai ada pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kredit macet ini. Ia meminta agar KPK mengusut lebih dalam siapa saja yang terlibat dalam kebijakan yang menyebabkan kerugian besar ini. “Harus diusut sampai siapa aktor dan dalangnya ini. Ada apa di balik ini semua? Siapa dibalik kebijakan ini?” tegas Maman.
Maman juga menyoroti peran Direktur Umum Bank NTB Syariah yang mengundurkan diri. Menurutnya, mantan direktur perlu dimintai klarifikasi terkait tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban pembiayaan yang jatuh tempo. “Direktur yang mengundurkan diri itu harus dipertanyakan kembali. Dia harus bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban pembiayaan-pembiayaan yang jatuh tempo itu,” ungkap Maman.
Dia berharap agar kasus ini tidak hanya berhenti pada penyelidikan internal, namun juga memberikan dampak positif bagi daerah. “Kita berharap KPK turun tangan untuk mengusut kasus ini. Bank NTB syariah ini agar ada sumbangsih yang nyata bagi daerah, termasuk terkait dengan dana CSR yang diberikan untuk siapa,” jelasnya. (din)
Sumber informasi : Katada Mataram