 |
| Senator RI Dapil NTB, Evi Apita Maya mengungkapkan, Mendagri Tito Karnavian telah mengatakan PPS menjadi prioritas pemerintah. (Facebook ) |
Ternyata sudah ada sinyal dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal Pembentukan Provinsi Sumbawa (PPS).
Hal ini diungkap oleh Senator RI Dapil NTB Evi Apita Maya.
Kabarnya, Mendagri Tito Karnavian telah mengatakan PPS menjadi prioritas
pemerintah.
Wacana pembentukan Provinsi Sumbawa ini kian menguat. Bahkan
tersiar kabar masyarakat di Pulau Sumbawa akan menggelar aksi
menutup Pelabuhan Poto Tano, yang menjadi pintu masuk darat Pulau Sumbawa
Barat pada 15 Mei 2025 mendatang.
Aksi besar-besaran akan dilakukan di Pelabuhan Poto Tano
untuk mendesak Presiden Prabowo segera mempercepat pembentukan Provinsi
Sumbawa.
Senator RI Dapil NTB, Evi Apita Maya mengatakan memang sejak
jauh hari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengatakan PPS
menjadi prioritas pemerintah.
“Pernyataan Pak Mendagri Tito bisa kita jadikan acuan,
karena beliau menyebut bahwa PPS sudah menjadi prioritas,” ungkap Evi Apita
Maya kepada wartawan Minggu 11 Mei 2025.
Ditambahkan Evi, meski saat ini PPS belum dapat terbentuk
karena kendala keuangan negara, karena pemerintah tengah melakukan efisiensi
anggaran.
“Masih belum, karena kan keuangan negara masih belum
stabil,” ungkap Evi.
Menanggapi soal rencana aksi di Pelabuhan Poto Tano, Evi
mengimbau agar masyarakat dapat memperhatikan kepentingan masyarakat lainnya
yang membutuhkan akses pelabuhan.
“Aksi boleh saja, tapi harus juga memperhatikan kepentingan
masyarakat lain,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Provinsi NTB terdiri dari 10
kabupaten/kota yang berada di dua pulau yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Yang ingin melakukan pemekaran ini adalah masyarakat Pulau
Sumbawa. Ada lima kabupaten yang ada di Pulau Sumbawa ini, yakni Kabupaten
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dab Kota
Bima.
Aspirasi pemekaran Pulau Sumbawa menjadi provinsi terpisah
dari NTB didorong oleh beberapa faktor.
Yang utama adalah ketimpangan pembangunan dan rasa ketidakadilan dalam alokasi anggaran dan layanan publik.
Pulau Lombok, khususnya Kota Mataram, dianggap mendominasi
alokasi anggaran dan pembangunan, sehingga Sumbawa merasa kurang mendapatkan
perhatian. Sementara penduduk Kota Mataram yang terkecil jumlah penduduknya
dibanding kabupaten yang ada di Pulau Sumbawa.
Berikut beberapa alasan utama mengapa masyarakat Sumbawa
ingin memisahkan diri dari NTB:
Ketimpangan Pembangunan:
Sumbawa merasa pembangunan di wilayahnya tertinggal
dibandingkan dengan Lombok, terutama dalam hal infrastruktur, layanan
pendidikan, dan kesehatan.
Rasa Ketidakadilan:
Banyak yang merasa bahwa alokasi anggaran dan pembangunan
lebih fokus di Lombok, sehingga Sumbawa merasa kurang mendapat perhatian dan
keadilan.
Perasaan Batin dan Sejarah:
Meskipun ada tuntutan pemekaran, banyak yang menyatakan
bahwa Pulau Lombok dan Sumbawa memiliki sejarah dan ikatan yang kuat, dan
pemekaran ini bukan untuk memisahkan kedua pulau.
Penyederhanaan Pelayanan:
Pembentukan provinsi Sumbawa dianggap dapat mempercepat dan
menyederhanakan pelayanan publik bagi masyarakat Sumbawa.
Peningkatan Kualitas Hidup:
Dengan menjadi provinsi sendiri, Sumbawa berharap dapat
mengelola anggaran dan pembangunan secara lebih terfokus dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat setempat.
Otonomi yang Lebih Besar:
Sumbawa ingin memiliki lebih banyak otonomi dalam mengelola
sumber daya dan menentukan kebijakan pembangunan, sehingga tidak bergantung
pada keputusan pemerintah di Lombok.
Sumber: Liputan Berita Lombok Post
