 |
| Jamaah haji kelompok terbang (kloter) pertama debarkasi Medan berdoa setibanya di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (12/6/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/nym/aa. |
Tim Pengawas Haji DPR RI menyatakan sorotan Pemerintah Arab Saudi atas tingginya angka kematian jamaah haji Indonesia harus menjadi bahan evaluasi mendalam bagi pemerintah dalam hal seleksi kesehatan calon jamaah, khususnya kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta.
"Masukan dari Pemerintah Arab Saudi ini harus menjadi
perhatian serius. Mereka bahkan menyampaikan pertanyaan keras: ‘Why do you
bring people to death here?’ Mengapa Anda kirim jamaah ke sini hanya untuk
meninggal?" kata anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Edy Wuryanto dalam
keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Edy Wuryanto usai kunjungan Timwas Haji
DPR RI ke Daerah Kerja (Daker) Madinah, Arab Saudi, Kamis (12/6).
Anggota Komisi IX DPR RI itu mengemukakan angka kematian
jamaah haji Indonesia yang tinggi tersebut menandakan perlunya penguatan
instrumen skrining kesehatan.
"Menteri Kesehatan dan seluruh jajarannya, termasuk
Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten/kota, harus lebih ketat dalam menyeleksi
calon jamaah," ucapnya.
Dia juga meminta agar proses seleksi kesehatan calon jamaah
dilakukan secara ketat sebelum keberangkatan, bukan hanya saat pendaftaran
haji.
"Syarat istitha’ah atau kemampuan fisik harus
menjadi prioritas, terutama bagi lansia yang memiliki penyakit kompleks,
apalagi penyakit terminal yang diprediksi tidak mampu menyelesaikan seluruh
rukun haji. Mereka sebaiknya tidak diberangkatkan,” ujarnya.
Menurut Edy, pembayaran biaya haji yang dilakukan sejak
10–15 tahun sebelumnya pun tidak bisa dijadikan patokan untuk keberangkatan
haji.
Hal itu karena pemeriksaan kesehatan harus dilakukan ulang
menjelang keberangkatan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam melindungi
keselamatan jamaah.
"Skrining itu harus dilakukan sebelum berangkat. Kalau
ternyata kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, bisa digantikan oleh anak
atau kerabatnya. Skema penggantian ini harus mulai disosialisasikan,"
tuturnya.
Edy menekankan lebih dari 200 orang jamaah haji Indonesia
yang meninggal dunia pada pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci menjadi
tanggung jawab bersama dalam menjaga martabat bangsa.
"Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menekan angka
kematian jamaah dan menjaga martabat bangsa dalam pelaksanaan ibadah haji,”
katanya.
